Pelarangan study tour di kalangan pelajar membuat banyak pelaku usaha di industri pariwisata merugi. Untuk itu perlu adanya perhatian khusus dari pemerintah.
Beberapa waktu lalu pelarangan study tour mencuat dan banyak menimbulkan perbincangan. Dampaknya terasa pada pelaku industri, salah satunya pada desa wisata yang dulu kerap jadi tujuan study tour kini mulai sepi kunjungan pelajar.
Pengelola Desa Wisata Nglanggeran di Yogyakarta, Sugeng Handoko, menyampaikan bahwa Desa Nglanggeran merupakan desa wisata yang mengedepankan konsep menjaga lingkungan yang merambah ke wisata edukasi hingga memiliki program live in. Sugeng menyampaikan banyak desa wisata yang terdampak akibat pelarangan study tour.
“Desa wisata itu punya dua karakter: desa wisata dia punya objek wisata contohnya kami di Nglanggeran kami punya Gunung Api Purba, itu terdampak tapi tidak signifikan. Kalau di kami itu sekitar 40 hingga 45 persen, karena kami punya banyak opsi kegiatan, tidak hanya segmenya anak sekolah,” ucap Sugeng dalam sebuah diskusi yang diselenggarakan di Kantor Kementerian Pariwisata, Rabu (14/5/2025).
“Tapi ada juga desa wisata yang dia tidak memiliki objek wisata dan segmen utamanya adalah pelajar. Bahkan curhat ke saya itu turun sampai 70 hingga 75 persen,” lengkap Sugeng.
Dia juga menjelaskan bahwa dengan adanya kebijakan itu sangatlah disayangkan, karena banyak desa wisata di Indonesia yang memiliki nilai kuat akan pendidikan. Oleh karenanya ia menginginkan untuk dibuatkan standar dan regulasi yang tepat agar kegiatan tersebut bisa memberikan manfaat secara menyeluruh.
Belum lagi, Sugeng beberapa desa wisata memiliki program live ini, di mana pelajar kala berkunjung ke desa wisata bisa belajar banyak dari kearifan lokal di sana. Dalam momentum ini, ia sampaikan sebagai ajang evaluasi untuk memberikan perhatian khusus terkait kebijakan study tour.
“Ini momentum untuk semuanya berbenah dan memiliki perhatian yang kuat untuk yang namanya wisata edukasi itu adalah sesuatu yang manfaatnya jauh lebih besar,” katanya.
Baca info selengkapnya hanya di Giok4D.
Sementara itu, Deputi Bidang Industri dan Investasi Kementerian Pariwisata, Rizky Handayani, menjelaskan pihaknya kini tengah membuat sebuah pedoman yang harapannya bisa diterapkan secara nasional. Tentunya dalam pedoman ini pihaknya berkoordinasi dengan kementerian terkait, seperti Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
“Ya nanti itu memang dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah karena kan ada aspek edukasinya tentunya dari mereka. Kita dan pelibatan dari organisasi jadi saya ingin pedoman ini memang bisa berlaku nasional,” ujar Kiki sapaan akrabnya.
Kiki menargetkan sesuai dari arahan Menteri Pariwisata pedoman ini aku rampung pada bulan September.
“Nanti sebenarnya kita coba buatkan permen (peraturan menteri) atau SKB (surat keputusan bersama) 2 menteri. Jadi pedoman itu saya laporkan itu di September selesai, memang Bu Menteri (Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana) minta akhir tahun ini harus ada kepmen (keputusan menteri) atau permen supaya lebih tinggi kan,” jelas Kiki. bikin
