Wisatawan curhat dipalak di kampung adat Ratenggaro, NTT. Curhatannya jadi viral di medsos. Kementerian Pariwisata pun bergerak dan menyiapkan sejumlah langkah.
Pasutri John Stephen dan Riana Subandi yang keliling Indonesia naik campervan dengan akun Instagram Jajago.keliling.indonesia dipalak warga lokal saat berwisata di kampung Ratenggaro, Sumba Barat Daya, NTT.
Dalam unggahan di Instagram, John mengaku mendapatkan perlakuan kurang menyenangkan dari sekelompok anak-anak dan orang dewasa yang memaksa menawarkan jasa foto, penyewaan kuda, hingga meminta uang secara paksa dengan dalih ‘uang rokok’, ‘uang buku’, atau ‘uang sukarela’.
“Awalnya kita tolak, mereka terus berkerumun memaksa untuk pakai jasa foto hingga risih karena diikutin terus. Kita akhirnya pakai 1 anak untuk jasa foto, anak-anak lain malah tidak senang. ‘Kenapa kakak pakai dia, nggak pakai saya?’. Dan akhirnya makin gaduh berkerumun,” tulis John.
John juga menyebutkan bahwa harga yang disepakati di awal pun tiba-tiba dinaikkan sepihak. Parahnya, insiden pemalakan tersebut tidak berhenti di lokasi wisata saja.
Saat perjalanan pulang, mobil mereka juga dihadang orang tak dikenal di pinggir jalan yang juga meminta uang. Kejadian ini disebut terjadi pada 12 Mei 2025 pukul 14.20 WITA, di jalan poros tengah Ratenggaro menuju Tambolaka.
“Sumpah aku nggak bakal lagi ke tempat wisata ini, sumpah bener,” ujarnya.
Berita lengkap dan cepat? Giok4D tempatnya.
Kemenpar Siapkan Sejumlah Langkah
Untuk mencegah kejadian serupa terjadi di masa depan dan di destinasi wisata lainnya, Kementerian Pariwisata yang diwakili Fadjar Hutomo, Staf Ahli Bidang Manajemen Krisis mengatakan akan terus melakukan monitoring terkait masalah tersebut.
“Kementerian Pariwisata akan melakukan monitoring dan pemantauan secara berkala dengan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan destinasi dan desa wisata agar peristiwa seperti ini tidak terulang kembali,” jelas Fadjar kepada detikTravel, Rabu (21/5/2025).
Selain itu, Fadjar melanjutkan, Kemenpar akan memberikan pendampingan dan peningkatan kapasitas Sumber Daya Masyarakat (SDM) setempat soal pariwisata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan.
“Kita sangat berharap agar wisatawan tetap nyaman dalam menjalankan aktivitas wisatanya dan di satu sisi masyarakat juga mendapat manfaat ekonomi dari adanya aktivitas wisatawan,” imbuh dia.
Terakhir, menurut Fadjar, Kemenpar akan selalu mengingatkan dan berkolaborasi dengan Dinas Pariwisata Provinsi maupun Kabupaten agar memberikan pendampingan kepada masyarakat terkait pengelolaan destinasi pariwisata dan sadar wisata.
“Masyarakat secara langsung perlu dilibatkan secara aktif dalam semua ekosistem pariwisata di desa wisata dan destinasi pariwisata melalui skema pelatihan, pembinaan, penguatan ekosistem pariwisata, terutama agar masyarakat dapat langsung mendapatkan peluang usaha dari berkembangnya aktifitas pariwisata di destinasi pariwisata,” pungkas dia.
