Penginapan Ilegal di Bali Lebih Disukai: Nggak Ada Pajak, Milik Kenalan Dekat

Posted on

Penginapan ilegal disebut-sebut lebih disukai wisatawan yang liburan ke Bali sampai bikin pusing pengusaha hotel. Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali mengemukakan ada sejumlah faktor yang bikin akomodasi ilegal di Pulau Dewata itu menjadi pilihan turis.

Penginapan ilegal itu bermacam-macam, di antaranya hotel, vila, atau rumah tinggal. Yang mengejutkan, daya tarik akomodasi ilegal itu justru pada fasilitas tak kalah lengkap, bahkan lebih mewah, dibanding hotel berbintang. Mulai dari kolam renang pribadi, dapur lengkap, layanan personal, hingga privasi.

Selain itu, tarif sewa bisa lebih murah karena tidak membayar pajak. Selain itu, banyak turis memilih akomodasi ilegal karena faktor kedekatan dengan pemilik, yang kadang merupakan teman atau kenalan mereka.

“Kalau soal fasilitas, sangat bagus. Dari harga juga tidak terlalu murah, hampir sama dengan hotel-hotel biasa. Tapi mereka menawarkan privasi lebih tinggi,” ujar Sekjen PHRI Bali, Perry Marcus, kepada detikBali.

Perry mengatakan fenomena itu tidak hanya memaksa hotel-hotel resmi menurunkan harga, tetapi juga berdampak pada potensi kebocoran pendapatan daerah. Perry mengatakan banyak vila dan guesthouse ilegal yang dikelola oleh pihak asing dengan menggunakan nama warga lokal sebagai pemilik administratif.

Kondisi itu membuat rata-rata okupansi hotel di Bali pada awal 2025 turun sekitar 10-20 persen dari angka normal 60-70 persen. Saat ini, Bali memiliki sekitar 150 ribu kamar hotel.

Merespons kondisi tersebut, Kementerian Pariwisata berjanji untuk mengkaji jumlah pasti akomodasi ilegal di Bali. Deputi Bidang Industri dan Investasi Kemenparekraf, Rizki Handayani Mustafa, mengatakan bahwa pemerintah tidak bisa bertindak tanpa data valid.

“Kita butuh angka pasti agar kebijakan yang diambil tepat sasaran. Ini menyangkut masa depan industri pariwisata kita,” kata Rizki.

Pemprov Bali juga telah membentuk tim pengawasan akomodasi legal yang dipimpin langsung oleh Gubernur Wayan Koster. Mereka berkomitmen menindak pelanggaran dan mengembalikan keseimbangan ekosistem pariwisata di Pulau Dewata.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *