Penunjukan KGPH Tedjowulan sebagai Pelaksana Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Kawasan Cagar Budaya Keraton Solo diprotes kubu PB XIV Purbaya.
Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon pun buka suara terhadap aksi protes tersebut. Fadli Zon menegaskan bahwa langkah yang diambil pemerintah ialah demi menjaga kelestarian cagar budaya.
“Kita melihat dari sisi pemerintah, tujuannya untuk melakukan penjagaan terhadap cagar budaya ini,” kata Fadli Zon setelah menyerahkan Surat Keputusan (SK) Pelaksana Keraton Solo kepada KGPA Tedjowulan di Sasana Handrawina, Keraton Solo, Minggu (18/1/2026).
Fadli Zon mengatakan sempat berkeliling meninjau area keraton dan menemukan banyak kondisi bangunan yang kurang terawat. Menurutnya, revitalisasi menjadi hal yang mendesak.
“Tadi saya lihat sendiri di belakang, banyak bangunan yang kurang terawat. Kita harap ini bisa direvitalisasi agar Keraton Kasunanan Surakarta bisa menjadi objek wisata budaya, sejarah, kuliner, hingga wisata religi. Potensinya sangat besar, ini akan baik untuk keluarga besar keraton, untuk masyarakat Solo, dan kita semua,” ujar dia.
Soal mengenai komunikasi dengan pihak PB XIV Purbaya, Fadli Zon menegaskan Kementerian Kebudayaan selalu berupaya menjalin komunikasi. Ia mengklaim telah mengundang mereka untuk hadir dalam penyerahan SK tersebut.
“Mereka selalu kita undang. Tapi waktu diundang, mereka tidak datang. Jadi sebenarnya kita ingin kooperatif, itu yang kita harapkan. Pak Dirjen selalu mengundang mereka, termasuk acara tadi pun diundang,” ucapnya.
Fadli Zon menambahkan, mengenai penulisan nama di undangan, pemerintah merujuk pada identitas resmi yang diakui negara.
“Kalau pemerintah (mengundang), namanya sesuai KTP. Kita ini kan negara Republik Indonesia, jadi sesuai KTP lah ya,” pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, hari ini pihak Paku Buwono (PB) XIV Purbaya menolak penunjukan KGPA Tedjowulan sebagai Pelaksana Keraton Solo.
Sebelumnya diberitakan, Pengangeng Sasana Wilapa pihak Paku Buwono XIV Purbaya, GKR Panembahan Timoer Rumbay, protes keras atas penunjukan Tedjowulan. Pihaknya telah melayangkan keberatan penunjukan tersebut kepada Kementerian Kebudayaan dan juga ditembuskan kepada Presiden RI.
“Kami juga sudah melayangkan surat keberatan kami kepada Kementerian Kebudayaan dan beberapa tembusannya pun Presiden RI untuk keberatan kami diadakannya acara tersebut, karena kami melihat ketidakadilan proses yang diputuskan oleh Menteri Kebudayaan ini,” kata dia saat ditemui di Keraton Solo, Minggu (18/1/2026).
Rumbay mengatakan alasan keberatan dengan penunjukan tersebut karena tidak ada komunikasi dengan pihaknya.
“Karena apapun keraton ini istilahnya kalau rumah itu ada tuan rumahnya dan kami sebagai tuan rumah tidak diberikan atau tidak diberitahu atau tidak memberikan izin untuk acara tersebut. Jadi kami benar-benar tidak tahu,” ujarnya.
——-
Artikel ini telah naik di detikJateng.
