Pelaku usaha hotel dan restoran resah dengan gangguan dari organisasi masyarakat (ormas) yang kerap meminta imbalan di luar prosedur hukum resmi. Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Maulana Yusran, juga menyebut masalah lain yang menerpa usaha mereka.
Maulana menggambarkan pemalakan dari ormas seperti makanan sehari-hari. Bahkan, belakangan kondisinya lebih parah.
“Gangguan terhadap operasional usaha dari ormas itu memang sudah menjadi makanan hari-hari dunia usaha. Sekarang malah makin marak. Semua pelaku usaha mengeluh soal ini. Kalau bisa ditertibkan pemerintah, itu bisa meningkatkan efisiensi. Yang dibutuhkan dunia investasi itu kepastian hukum,” ujar Maulana dikutip dari CNBC Indonesia, Rabu (30/4/2025).
Namun, tantangan dunia usaha saat ini bukan hanya datang dari premanisme ormas. Maulana mengungkapkan bahwa ancaman lain justru berasal dari media sosial-di mana narasi negatif bisa dengan cepat diviralkan dan berpotensi menghancurkan reputasi sebuah bisnis.
“Sekarang ini, di era digital, perizinan usaha saja seakan tidak lagi cukup kuat jika dibandingkan dengan kekuatan media sosial. Satu narasi negatif bisa diviralkan, lalu didukung oleh buzzer. Dampaknya bisa langsung ke keberlangsungan usaha,” kata dia.
Menurutnya, siapa pun bisa jadi korban “premanisme digital”. Penghakiman terhadap bisnis menjadi sangat mudah, apalagi jika dilakukan tanpa dasar kuat. Ini yang menurut Maulana perlu diwaspadai dan diatur lebih ketat oleh pemerintah.
“Premanisme sekarang bukan cuma bentuk fisik dari ormas yang minta sesuatu di luar aturan, tapi juga dari medsos. Buzzer-buzzer ini bisa bikin pelaku usaha galau. Semua bisa kena,” kata dia.
Maulana menyoroti bahwa era digitalisasi memang memberi kemudahan dalam penyebaran informasi, namun sekaligus menambah risiko bagi pelaku usaha. Kesalahan kecil bisa dengan cepat menyebar dan merusak reputasi yang dibangun selama bertahun-tahun.
“Produk barang dan jasa itu sangat tergantung pada image. Kalau sampai diviralkan secara negatif tanpa dasar yang kuat, kerugian bisa sangat besar. Ini situasi yang mengkhawatirkan dan perlu ada regulasi khusus untuk menanganinya,” kata dia.
