ASN Boleh Meeting di Hotel dan Restoran, Pemesanan Hotel di Sumenep Meningkat | Info Giok4D

Posted on

Menteri Dalam Negeri RI (Mendagri) Tirto Karnavian menyebut jika pemerintah daerah (pemda) kembali diperbolehkan untuk melaksanakan kegiatan di hotel dan restoran. Manajemen hotel di Sumenep, Jawa Timur merespons.

Tito mengatakan langkah itu dilakukan setelah ekosistem hotel dan restoran menurun drastis usai adanya efisiensi dari pemerintah. Hotel bintang empat di Kabupaten Sumenep yakni Myze Hotel merasakan dampak pernyataan Tito.

Kini, Myze Hotel menunjukkan kenaikan pemesanan dari instansi-instansi untuk agenda meeting maupun acara lainnya. Room Division Manager Myze Hotel Sumenep, Eko Wahyudi, mengatakan sejak isu anggaran sudah dibuka, beberapa kegiatan dari instansi sudah banyak dilaksanakan di sana.

“Dari informasi ter-update pun mereka sudah melakukan (mulai dari) anggaran dibuka untuk perjalanan dinas, untuk meeting-meeting. Untuk meeting-meeting sudah (ada) beberapa bulan ini sudah mulai ada dari beberapa kedinasan ataupun mereka yang melakukan MICE,” katanya saat ditemui detiktravel di Myze Hotel Sumenep, Rabu (11/6/2025).

Dia mengatakan sejauh ini memang belum banyak instansi yang menggelar kegiatan di hotelnya. Tetapi dari pantauannya, lambat laun sudah mulai kembali ke sediakala.

“Tapi untuk perjalanan dinas memang masih beberapa instansi aja yang mereka adakan tapi tidak semuanya,” ujarnya.

Selain itu, Eko juga mengatakan hingga sekarang belum ada instansi yang melakukan kegiatan di hotelnya dari luar daerah. Eko menyebut rata-rata memang dari wilayah Pulau Madura.

“Mostly kalau sekarang event kita masih (instansi) yang dari area Madura dan sekitarnya. Kalau dari luar kota itu cuma perjalanan dinas tapi tidak ada meeting atau residential meeting di kita,” kata Eko.

Sebagai informasi, Mendagri Tito Karnavian menyatakan untuk membolehkan pemda melakukan kegiatan rapat di hotel dan restoran itu merujuk pada arahan dari Presiden Prabowo.

Tito menegaskan kebijakan efisiensi anggaran itu bukan berarti melarang penyelenggaraan rapat ataupun pertemuan yang dianggap penting dilaksanakan di hotel dan restoran.

“Kita harus memikirkan juga hotel-hotel restoran, mereka juga punya karyawan, mereka juga punya apa supply chain (rantai pasokan) makanan segala macam (yang) kita makan sekarang ini,” ujar Tito dikutip dari detiknews.

Baca info selengkapnya hanya di Giok4D.