Gubernur Bali Wayan Koster memaparkan sejumlah proyek infrastruktur strategis untuk mengurai kemacetan parah yang mengancam sektor pariwisata Pulau Dewata. apa saja rencana yang dimiliki Koster?
Koster mengatakan kemacetan menjadi ancaman serius bagi Bali sebagai destinasi wisata dunia. Karena itu, dia meminta dukungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk mempercepat pembangunan infrastruktur transportasi.
Pembangunan infrastruktur transportasi itu diharapkan bisa bikin Bali tetap nyaman dan ramah bagi wisatawan.
“Saya melapor dan memohon kepada Bapak Menteri PU untuk mengatasi kemacetan di Bali. Salah satunya pembangunan underpass Jimbaran yang sangat krusial untuk wilayah Badung Selatan,” kata Koster di sela groundbreaking proyek Shortcut Singaraja-Mengwitani titik 9-10 di Sukasada, Buleleng, Rabu (7/1/2026), dilansir detikBali.
Berikut proyek infrastruktur Bali yang diusulkan Koster ke PUPR
1. Underpass Jimbaran
Menurut Koster, pembangunan Underpass Jimbaran telah mendapat persetujuan Menteri PU dengan perkiraan anggaran sekitar Rp 350 miliar. Saat ini, Detail Engineering Design (DED) dan Feasibility Study (FS) masih dikerjakan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung.
“Saya pantau terus. Paling lambat akhir Februari ini DED dan FS selesai, sehingga awal April sudah bisa mulai persiapan tender. Targetnya pertengahan 2026 atau paling lambat Agustus-September sudah bisa mulai pengerjaan,” kata Koster.
2. Gedung Parkir di Batur
Selain underpass, Koster juga menyebut pembangunan gedung parkir kendaraan di kawasan Pura Batur sebagai solusi kemacetan di kawasan suci tersebut. Proyek ini didukung Direktorat Cipta Karya Kementerian PUPR dengan anggaran sekitar Rp 250 miliar.
“Dari pusat Rp 250 miliar untuk gedung parkir, dari provinsi kami siapkan jalan penghubungnya. Dokumen perencanaan sudah lengkap dan Pak Menteri sudah oke,” ujar Koster.
3. Jembatan Nusa Lembongan-Ceningan
Proyek strategis lainnya adalah pembangunan jembatan penghubung Nusa Lembongan-Nusa Ceningan untuk mengurai kemacetan di kawasan Nusa Penida yang kini menjadi destinasi wisata unggulan.
Anggaran proyek itu disepakati sebesar Rp 108 miliar dan ditargetkan mulai dikerjakan pada 2026.
“Dokumen jembatan Nusa Lembongan-Nusa Ceningan sudah lengkap. Ini penting karena macet terus di sana,” kata dia.
4. Proyek Tol Gilimanuk-Mengwi Proses Tender
Koster juga menyinggung proyek Tol Gilimanuk-Mengwi yang pada tahun ini masih dalam proses tender di Kementerian PUPR.
“Cukup banyak yang dibantu oleh Bapak Menteri PU untuk pembangunan infrastruktur Bali tahun 2026 ini. Ini akan sangat bermanfaat, tidak hanya untuk transportasi, tetapi juga memperkuat ekosistem kepariwisataan dan membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru,” kata dia.
Dia menekankan pembangunan infrastruktur tersebut merupakan hasil kerja bersama pemerintah pusat dan daerah.
“Inilah kerja-kerja kolaborasi dan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk pembangunan Bali ke depan,” ujar Koster.
5. Shortcut Singaraja-Mengwitani Titik 9-10 Dimulai
Pembangunan jalan pintas (shortcut) Singaraja-Mengwitani titik 9 dan 10 resmi dimulai. Proyek strategis tersebut ditandai dengan peletakan batu pertama (groundbreaking) oleh Gubernur Bali Wayan Koster di Kabupaten Buleleng, Rabu (7/1/2026) yang berlokasi di Desa Gitgit, Kecamatan Sukasada, Buleleng, Bali.
Shortcut Singaraja-Mengwitani titik 9 dan 10 dikerjakan secara bertahap dan ditargetkan rampung pada 2027. Proyek ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali untuk memperkuat konektivitas Bali Utara dan Bali Selatan sekaligus mempercepat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Buleleng.
Gubernur Koster menjelaskan pembangunan shortcut titik 9 dan 10 dibagi ke dalam tiga tahap. Tahap pertama dan kedua telah dilakukan groundbreaking, sementara tahap ketiga masih dalam proses tender. Total anggaran yang dialokasikan untuk proyek ini mencapai Rp 667,57 miliar yang bersumber dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dengan panjang jalan sekitar 3,9 kilometer, serta dilengkapi enam jembatan.
“Selain titik 9 dan 10, saya juga sudah memohon kepada Pak Menteri agar pembangunan bisa dilanjutkan ke titik 11 dan 12. Titik ini saya prioritaskan karena medannya sangat berat dan akan sangat membantu kelancaran lalu lintas dari Singaraja ke Denpasar,” kata Koster.
Koster juga menyampaikan penamaan proyek diubah dari Mengwitani-Singaraja menjadi Singaraja-Mengwitani. Perubahan tersebut dilakukan agar penanganan pembangunan dari wilayah Singaraja dapat diprioritaskan lebih dulu, mengingat kondisi medan di kawasan tersebut jauh lebih berat dibandingkan titik 1 dan 2 yang relatif landai.
Untuk pembangunan shortcut titik 11 dan 12, kebutuhan anggaran pembebasan lahan diperkirakan mencapai Rp 80 miliar. Koster mengaku telah berdiskusi dengan pimpinan DPRD Bali agar proses pembebasan lahan bisa mulai dilakukan tahun ini.
“Kalau bisa, 50 persen anggaran pembebasan lahan dialokasikan di APBD Perubahan 2026 dan sisanya di APBD Induk 2027. Dengan begitu, tidak ada hambatan dan prosesnya bisa dimulai akhir 2027. Awal 2028 sudah bisa dilakukan groundbreaking,” ujar dia.
Koster menargetkan pembangunan shortcut Singaraja-Mengwitani hingga titik 12 dapat tuntas sebelum masa jabatan periode keduanya berakhir pada 20 Februari 2030. Sementara untuk pembangunan titik 1 dan 2, pelaksanaannya kemungkinan menyusul karena harga lahan di kawasan tersebut relatif lebih mahal.
“Yang penting seluruh shortcut dari titik 1 sampai 12 bisa selesai. Itu akan menjadi kenangan manis bagi masyarakat Bali, khususnya masyarakat Buleleng,” kata Koster.
***
Selengkapnya klik detikBali.
