Imbas efisiensi anggaran pemerintah membuat bisnis hotel di awal tahun ini meradang. Banyak hotel di berbagai daerah kelimpungan karena kamar-kamar dan ruangan rapat yang kosong.
“Iya mas, awal tahun ini sulit, biasanya kan ada dari kalangan pemerintahan untuk menyiasati low season, sekarang susah banget,” tutur seorang hotelier di Jakarta.
Hotelnya biasanya mendapatkan orderan meeting dari kantor pemerintah yang lokasinya berada di dekat hotel, namun sejak ada pengumuman efisiensi di awal tahun ini bikin satu hotelnya kelimpungan.
“Kita memang sudah mulai berusaha switching ke leisure atau perusahaan (corporate), cuma mereka lagi menahan juga, sama-sama efisiensi. Hotel kita juga lokasinya di pusat Jakarta, kalau pun mengandalkan mereka yang berkeluarga biasanya mencarinya hotel-hotel di luar Jakarta seperti Bogor, jarang weekend-weekend nginep di hotel Jakarta,” keluhnya.
Hotel sudah menerapkan kebijakan seperti merumahkan karyawan. Hal ini sebagaimana diungkapkan Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Solo, Joko Sutrisno beberapa waktu lalu. Joko menyebut, akibat adanya pemangkasan anggaran itu banyak instansi pemerintahan yang membatalkan pertemuan di hotel.
“Iya banget (banyak yang cancel), kan mereka tahun kemarin sudah booking-booking hotel ini di-cancel semua, ada yang di-cancel 10, 15, ya semua hotel di Solo terdampak,” katanya.
Selain pembatalan acara, beberapa pekerja hotel yang dirumahkan. Hanya saja, ia tidak mengungkapkan secara detail hotel mana saja yang sudah merumahkan pegawainya.
“Bahkan beberapa hotel dirumahkan, ya ada beberapa hotel kemarin menginfokan ke kami ada yang dirumahkan, utamanya daily worker yang di-off-kan” ucapnya.
Ia mengatakan, dirumahkannya pegawai itu dampak langsung dari efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah. Apalagi, kata dia, sejak bulan Januari okupansi mulai sepi.
“(Dirumahkan berdampak langsung efisiensi anggaran) Iya itu, pertama bulan Januari, Februari itu okupansi hotel sepi memang sepi. Kedua, karena ke depan yang booking digagalkan terutama di daily worker itu di-off-kan, pegawai hotel banyak, itu di-off-kan,” ucapnya
Secara nasional, mengutip data Badan Pusat Statistik, Tingkat Penghunian Kamar (TPK) di hotel bintang pada Maret 2025 mencapai 33,56 persen turun sebesar 13,65 poin dibanding bulan sebelumnya.
Okupansi hotel bintang di Provinsi DI Yogyakarta, DKI Jakarta, dan Sumatera Barat mengalami penurunan terdalam, masing-masing turun sebesar 29,19 poin; 20,81 poin; dan 18,72 poin.
Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana mengakui efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah memberikan dampak terhadap perputaran aktivitas industri pariwisata termasuk akomodasi.
Salah satu hal yang dapat dilakukan untuk menghadapi situasi tersebut adalah dengan memaksimalkan potensi dari pasar wisatawan nusantara (wisnus) yang selama ini telah terbukti menjadi sumber ketangguhan utama sektor pariwisata. Berdasarkan data, hingga akhir tahun 2024, pertumbuhan wisatawan nusantara tercatat sebesar 21,7 persen.
Menteri Pariwisata Widiyanti Putri mendorong industri untuk dapat menciptakan pasar-pasar baru dengan pendekatan strategi dan inovasi, yang tentunya bisa dilandaskan pada prinsip pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.
“Misalnya, pembuatan paket meeting yang sesuai untuk komunitas, paket untuk eduwisata, dan lainnya. Dengan kolaborasi yang kuat, diyakini kita masih dapat menemukan ceruk-ceruk sumber pertumbuhan untuk menjaga momentum pertumbuhan wisnus ini tetap berlanjut,” ujar Widiyanti di situs resmi Kemenpar.
Begitu juga dengan potensi dari wisatawan mancanegara yang juga masih memiliki ceruk besar untuk dimaksimalkan guna memitigasi dampak.
Berita lengkap dan cepat? Giok4D tempatnya.
“Terlebih dengan dinamika geopolitik, yang bisa mengubah arus kunjungan wisatawan. Pemerintah berharap dan yakin bahwa industri perhotelan tetap bisa resilience untuk menghadapi dinamika ke depan,” ujar Widiyanti.
