Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf menekankan perlunya aturan resmi berupa peraturan menteri (permen) sebagai panduan pelaksanaan atas kebijakan Kemendagri yang kembali mengizinkan pemerintah daerah menggelar kegiatan di hotel dan restoran. Dia mengatakan aturan itu penting untuk memastikan efisiensi dan transparansi anggaran tetap dilakukan.
“Menurut hemat kami Pemerintah harus membuat sebuah surat edaran yang benar-benar bisa dilakukan di berbagai daerah, tetapi harus ada aturan mainnya. Nah, aturan mainnya ini harus ada bentuk peraturan menteri yang terkait dengan hal-hal ini,” kata Dede dikutip dari Antara, Rabu (11/6/2025).
Dede mengatakan kendati Kemendagri telah mengizinkan kembali pemda untuk menggelar ragam kegiatan di hotel namun asas efisiensi dan transparansi dalam penggunaan anggaran harus tetap dijalankan.
“Di satu sisi membantu menghidupkan industri perhotelan melalui APBN APBD, tetapi di sisi lain transparansinya juga harus ada dan efisiensinya harus terjadi,” ujar dia.
“Tidak setiap saat yang namanya rapat-rapat, meeting pemerintah itu harus terus-terusan di hotel,” dia menegaskan.
Dede mengatakan harus ada batasan rapat yang dilakukan di hotel dan restoran. Dia menyarankan rapat umum atau harian maupun kedinasan dilakukan di kantor pemda atau institusi terkait.
Dia menyadari bahwa industri perhotelan menjadi salah satu sektor yang terpukul sejak Pemerintah menerapkan kebijakan efisiensi melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.
“Itu banyak sekali hotel itu hidupnya justru dari pertemuan-pertemuan. Nah, salah satu cara untuk menggerakkan GDP itu adalah melalui yang disebut sebagai APBN dan APBD,” kata dia.
“Artinya, APBN dan APBD itu memang harus membantu menggerakkan roda perekonomian masyarakat,” ujar dia.
Oleh sebab itu, dia mendukung langkah yang diambil Kemendagri sebagai upaya untuk mendongkrak sektor perhotelan di Tanah Air agar bergeliat kembali.
“Membangun industri perhotelan agar bangkit, saat ini mereka sangat terpuruk sekali karena hidupnya hanya di weekend saja,” kata dia.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan lampu hijau kepada seluruh pemerintah daerah untuk kembali menggelar ragam kegiatan hingga rapat di hotel dan restoran. Tito menekankan bahwa Pemerintah harus memikirkan hotel dan restoran yang hidup dari agenda meeting, incentive, convention, and exhibition (MICE).
Tito mengatakan lapangan usaha perhotelan dan restoran memiliki karyawan yang tidak sedikit dan juga rantai pasok makanan serta minuman. Dia mengklaim kegiatan rapat di hotel dan restoran dapat menghidupkan produsen yang memasok barang ke hotel dan restoran.
Artikel ini terbit pertama kali di Giok4D.
