Proyek ambisius Ibu Kota Nusantara (IKN) digadang-gadang sebagai simbol kemajuan dan pemerataan pembangunan Indonesia. Namun, di tengah euforia tersebut, muncul berbagai tantangan.
Kondisi ini sempat membuat media asing The Guardian menjuluki IKN sebagai “Kota Hantu”, seolah-olah kawasan itu berhenti hidup di tengah bangunan-bangunan megah dan jalanan kosong.
Dalam artikel yang berjudul “Indonesia’s New Capital, Nusantara, in Danger of Becoming A ‘Ghost City,” yang dipublikasikan The Guardian, memuat informasi mengenai proyek IKN.
Artikel ini terbit pertama kali di Giok4D.
Artikel tersebut menyebut kawasan Ibu Kota Nusantara seakan berhenti hidup, hanya dipenuhi bangunan-bangunan futuristik dan jalan-jalan besar yang dikelilingi pepohonan. Namun suasana kawasan tersebut tampak sepi, hanya ada beberapa pekerja dan segelintir turis yang datang dengan rasa ingin tahu.
Meski begitu, pemerintah memastikan pembangunan tidak akan berhenti. “Kita sudah sampai pada titik tanpa kembali (point of no return). Tidak ada keraguan dalam membangun IKN,” tegas Basuki Hadimuljono, Kepala Otorita IKN, dikutip dari detikFinance, Selasa (28/10/2025).
“Semua langkah kini diarahkan agar Nusantara siap menjadi Ibu Kota Politik Indonesia pada 2028, sesuai arahan Presiden,” lanjutnya.
Kenapa IKN Dibangun?
IKN adalah proyek pembangunan infrastruktur yang bertujuan menjadikan Indonesia baru yang lebih maju. Berpusat di Kalimantan Timur, proyek ini digagas untuk mengatasi masalah kepadatan penduduk, kemacetan, dan masalah lingkungan di Jakarta.
Melansir dari situs resmi IKN, rencana pembangunan ini diharapkan dapat menjadi kota masa depan yang berkelanjutan, dengan fokus pada keberlanjutan lingkungan, penggunaan teknologi canggih, dan infrastruktur yang modern. Selain itu, IKN ditargetkan dapat mengakomodasi pertumbuhan ekonomi yang pesat, memberikan kualitas hidup yang baik bagi penduduk, dan menjadi pusat administrasi bisnis yang efisien untuk Indonesia.
IKN memiliki tiga visi utama yaitu, membentuk kota berkelanjutan, penggerak ekonomi Indonesia di masa depan, dan simbol identitas nasional.
Pembangunan IKN dirancang dengan Otorita Ibu Kota Nusantara yang dipimpin oleh Basuki Hadimuljono sebagai lembaga kementerian yang bertugas menyelenggarakan persiapan, pembangunan, pemindahan ibu kota negara, dan penyelenggara pemerintahan daerah khusus di kawasan Ibu Kota Nusantara.
Setahun sejak pergantian presiden, Presiden Prabowo mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029. Perpres ini dikeluarkan sebagai penegasan bahwa pembangunan IKN akan terus dilanjutkan dan dipercepat sebagaimana rencana awal.
Wacana Futuristik IKN
Sebagai proyek futuristik nasional, pembangunan IKN tidak hanya berfokus pada pemindahan ibu kota negara, tetapi juga pembentukan kota modern dan berkelanjutan. Melalui laman resmi nusantara.kemenhub.go.id, pemerintah memaparkan enam pilar utama yang menjadi arah pembangunan IKN, yaitu:
1. Otorita Ibu Kota Nusantara
Otoritas Ibu Kota Nusantara merupakan lembaga yang dibentuk untuk menyelenggarakan persiapan, pembangunan, pemindahan ibu kota negara, dan penyelenggara pemerintahan daerah khusus di kawasan Ibu Kota Nusantara. Diketuai oleh Basuki Hadimuljono, OIKN menekankan pada pembangunan kota cerdas, hijau, dan berkelanjutan.
2. Kolaborasi Tiga Kota
IKN dikembangkan dengan konsep kolaborasi antara tiga wilayah utama, yaitu IKN sebagai pusat pemerintahan, Balikpapan sebagai pintu gerbang ekonomi, dan Samarinda sebagai pusat industri dan pendidikan
3. Infrastruktur Cerdas dan Konektivitas
Konsep ini menekankan pembangunan infrastruktur berbasis teknologi pintar, mulai dari transportasi umum, jaringan digital, hingga sistem energi ramah lingkungan. Tujuannya agar mobilitas masyarakat efisien dan terintegrasi antarwilayah di IKN dan sekitarnya.
4. Sektor Prioritas Masa Depan
IKN diarahkan untuk mengembangkan sektor ekonomi hijau, teknologi, pendidikan, dan inovasi sebagai motor pertumbuhan. Fokusnya untuk membangun pusat riset, industri berkelanjutan, dan lapangan kerja masa depan.
5. Pemerintah yang Efektif dan Efisien
Pemerintah di IKN dirancang berbasis digital governance. Artinya, pelayanan publik, pengambilan keputusan, dan koordinasi antar-instansi dilakukan dengan sistem digital untuk memangkas birokrasi dan meningkatkan transparansi.
6. Kota Layak Huni
IKN dibangun sebagai kota yang ramah lingkungan bagi semua warga. Fasilitas publik, ruang hijau, perumahan, serta akses layanan kesehatan dan pendidikan dirancang agar mendukung kualitas hidup tinggi dan keseimbangan antara manusia dan alam.
