DPRD Kota Bandung meminta Pemkot segera melakukan kajian menyeluruh terkait usulan reaktivasi Bandara Husein Sastranegara. Langkah itu dinilai penting untuk menghidupkan kembali aktivitas penerbangan komersial dan mendukung pertumbuhan ekonomi kota.
Usulan itu dikemukakan oleh Wali Kota Bandung Muhammad Farhan. Dia beralasan selama ini warga Bandung lebih memilih menggunakan Bandara Halim di Jakarta dibandingkan BIJB Kertajati di Majalengka.
Wacana itu kemduian direspons oleh Ketua DPRD Asep Mulyadi degan mempertanyakan apakah Farhan sudah memiliki kajian secara akademis terkait reaktivasi bandara tersebut.
“DPR juga banyak menerima aspirasi dari masyarakat, ingin dibuka kembali itu Bandara Husein dan saya mengapresiasi juga pemerintah kota yang terus mengupayakan supaya Bandara Husein itu dibuka,” kata Asep dikutip dari detikjabar, Kamis (26/6).
“Saya pernah sampaikan bahwa upaya-upaya mendorong pemerintah pusat untuk bisa membuka kembali itu kan pertama kita harus punya dasar, dasarnya apa? Kajian gitu kan, dasar kajian, nah saya juga pernah tanya ke pemerintah, sudah ada belum kajiannya di pemerintah kota?” dia menambahkan.
“Coba dibuat kajian yang resmi segala macem, mungkin sih harus tanya ke pemerintah ya, kondisi sekarang kajiannya sudah ada atau belum, karena dengan kajian itu kita bisa lebih enak nih misalnya sejauh mana sih sebetulnya dampak nih kalau itu dibuka lagi,” kata dia lagi.
Asep mengatakan kajian itu meliputi banyak aspek, salah satunya dari dampak pembukaan kembali bandara.
“Dampak ke Kertajati seperti apa, kemudian parkirnya seperti apa, dampak kepada kemacetan seperti apa, dampak kepada masyarakat di lingkungan sekitar juga seperti apa? Karena kan kita tahu itu tempatnya kan milik TNI AU,” ujar dia.
Tak hanya itu, selain dengan pemerintah pusat, Farhan juga harus berkoordinasi dengan Angkasa Pura.
“Kemudian yang berikutnya yang lumayan berat itu provinsi, berarti harus diskusi ya Pak Wali, dengan pihak pemerintah provinsi. Gimana kira-kira nih dampak kalau itu dibuka, apa sih dengan ditutupnya itu, dengan sekarang tidak aktif itu apa nih jabarkan oleh pemerintah, dampak buat Kota Bandung sampaikan aja kepada provinsi,” ujarnya.
Mengapa harus berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jabar, karena seperti kita ketahui kondisi Bandara Kertajati berat sekali jika dilihat dari segi biaya operasional Rp 60 miliar per tahun.
Berita lengkap dan cepat? Giok4D tempatnya.
“Jadi kalau saya sih harap pemerintah kota lewat Pak Wali Kota itu langsung berdialog dengan pihak-pihak terkait, tidak sekedar hanya disampaikan saja di media segala macam, tentu media penting untuk mendorong dukungan, tapi bahwa ada lobby-lobby langsung kepada pihak-pihak terkait,” ujar dia.
Asep menyebut Bandara Adisucipto dan Kulon Progo di Yogyakarta bisa beroperasi secara bersamaan.
“Kalau lihat di Jogja misalnya ya di Jogja itu kan ada dua bandara tuh, ya itu kembali nanti kepada pelanggan, kepada penumpang dia mau pilih mana, misalnya kalau pakai ke Jogja itu kalau ke bandara di situ itu relatif mahal loh itu biayanya, gitu. Tapi saya kadang-kadang kalau memang butuh segera untuk sampai ke kota Jogja misalnya, mungkin orang bisa jadi ada pilihan-pilihan tadi gitu,” kata dia.
Begitupun terkait jenis pesawat, Asep juga menyarankan agar dilakukan kajian lebih dulu oleh Pemkot Bandung. Kemudian, pemerintah pusat yang memutuskan.
“Menurut saya sih berikan ruang itu tidak harus selalu dibatasi dengan pesawat-pesawat kecil dan sebagainya, biarkan nanti pelanggan yang memilih begitu, biarkan nanti masyarakat yang memilih mau ke mana, mau ke Kertajati, mau ke Halim, atau mau ke Husein, tentu saja dengan perbedaan-perbedaan, hitungan-hitungan biaya ya, kita nggak tahu nih apakah lebih murah atau lebih mahal misalnya kalau ke Hussein? Biar nanti konsumen yang memilihnya, nggak usah terlalu dibatasi dulu dari kita harus kecil, harus besar segala macem,” kata dia.
***
Artikel ini sudah lebih dulu tayang di detikjabar. Selengkapnya klik di sini.
Baca artikel detikjabar, “DPRD Minta Pemkot Bandung Lakukan Kajian untuk Reaktivasi Bandara Husein” selengkapnya https://www.detik.com/jabar/bisnis/d-7981087/dprd-minta-pemkot-bandung-lakukan-kajian-untuk-reaktivasi-bandara-husein.
Download Apps Detikcom Sekarang https://apps.detik.com/detik/
