Dinas Pariwisata (Dispar) Kabupaten Bantul mengeluh soal banyaknya turis yang lolos masuk ke pantai Parangtritis tanpa membayar karcis.
Itu karena tempat pemungutan retribusi (TPR) Parangtritis yang baru kurang ideal. Hal tersebut membuat beberapa wisatawan lolos dari pungutan TPR, karena melaju dengan kecepatan tinggi.
“Semua TPR kita belum ideal, baik yang Parangtritis maupun yang lain itu semua belum ideal,” katanya kepada wartawan di Bantul, Jumat (17/10/2025).
Saryadi mencontohkan, TPR Parangtritis yang baru berupa bangunan permanen namun belum representatif. Mengingat ukurannya yang kecil dan tidak ada tempat untuk berteduh khususnya saat hujan.
“Kondisi itu membuat tingkat optimalnya penjaringan terhadap wisatawan yang melintas juga tidak optimal seperti di TPR yang utara (lama),” ujarnya.
“Karena ibaratnya itu hanya nyegat di jalan dan bangunannya tidak ada fungsi untuk menjaring, hanya betul-betul bangunan untuk semacam kantor,” lanjut Saryadi.
Kedua, lanjut Saryadi, lokasi untuk mencegat wisatawan berada di jalan berstatus jalan nasional. Hal tersebut membuat Pemkab tidak boleh membangun TPR yang melintang di jalan seperti di TPR lama.
“Sebenarnya kalau dari sisi efektivitas, efektif yang utara itu, ada bangunan yang melintang di jalan yang menjadi pembatas lajur-lajur di jalan. Jadi efektif untuk bisa menjaring wisatawan yang lewat,” ucapnya.
Sedangkan TPR Parangtritis yang baru tidak terlihat dari kejauhan dan tidak terdapat pembatas jalan seperti di TPR lama. Menurutnya, hal tersebut menjadi risiko tersendiri untuk petugas yang berjaga.
“TPR Parangtritis yang baru tidak terlihat dari jauh dan tidak ada pembatas, sehingga kecepatan lalu lintas kan tinggi. Jadi kalau teman-teman menghentikan kendaraan mendadak malah jadi risiko,” katanya.
Karena itu, Saryadi mengaku saat ini masih banyak wisatawan yang lolos alias tidak membayar retribusi saat berkunjung ke kawasan Pantai Parangtritis. Namun Saryadi memakluminya karena mengutamakan keselamatan petugas TPR.
“Karena itu ya kadang-kadang demi keamanan banyak yang lepas karena kendaraan yang melaju dengan kecepatan tinggi. Jadi kasihan juga teman-teman pelaksana, mereka kehujanan, kepanasan di tengah jalan dan itu bisa melemahkan semangat teman-teman,” ujarnya.
Oleh sebab itu, Saryadi ke depannya akan melakukan evaluasi. Selain itu berkoordinasi dengan pihak terkait agar Jalan Parangtritis bisa berstatus Jalan Kabupaten.
“Kalau mau ideal itu Pemkab harus cari tanah yang memadai, kemudian ke depan status jalan yang selatan perempatan JJLS diturunkan jadi Jalan Kabupaten. Kenapa harus jadi Jalan Kabupaten agar bisa dibuat TPR yang representatif, ada lajur-lajurnya seperti TPR di utara,” ucapnya.
——–
Artikel ini telah naik di detikJogja.
