Tak hanya sektor perhotelan dan restoran, para pengusaha wisata outing juga dihantam telak kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah, baik pusat maupun daerah.
Hal itu diakui oleh Gigih Gesang, Sekjen DPP Asosiasi Experential Learning Indonesia (AELI), organisasi yang mewadahi para provider kegiatan pendidikan alternatif berbasis alam bebas. Saat ini, AELI sudah hadir di 24 provinsi di Indonesia.
Menurut Gigih, kebijakan efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah benar-benar telak menghantam para anggotanya. Persentase pengurangannya bahkan sampai 100 persen, alias tidak ada sama sekali kegiatan outing yang dilakukan pemerintah.
“Dampaknya memang sangat terasa sekali. Kalau dari laporan teman-teman, pengurangannya hampir 20-30% itu kalau untuk sektor swasta. Tapi kalau untuk klien kami instansi pemerintah, bisa sampai 100%. 80 sampai 100 persen itu hilang,” ujar Gigih dalam perbincangan dengan detikTravel di dwangsa9, Darmawangsa Square Jakarta Selatan, Selasa (17/6/2025).
Meski sudah ada pengumuman dari pemerintah bahwa Presiden Prabowo sudah kembali mengizinkan kegiatan rapat di hotel, namun untuk kegiatan outing di luar ruangan masih belum ada kejelasan.
“Kemarin kan sudah ada pelonggaran untuk rapat, tapi kan untuk capacity building, pengembangan SDM itu belum. Jadi masih efisiensi nih, terutama pemerintah daerah,” kata Gigih.
Namun Gigih mengakui, ada beberapa instansi yang sudah mulai melakukan kegiatan outing, tapi itu sudah dianggarkan tahun sebelumnya. Tapi untuk tahun anggaran baru, mereka masih menunggu.
“Beberapa sudah, tapi karena sudah dianggarkan tahun sebelumnya. Tapi kalau untuk yang dianggarkan baru tahun ini mereka masih sangat wait and see sekali,” jelas Gigih.
“Kalau korporat atau swasta itu sudah lumayan jalan. Beberapa anggota kami itu melaporkan mereka sudah mulai bergerak tapi kalau untuk instansi pemerintahan, hold mas,” imbuh dia.
Dengan sama sekali tidak ada kegiatan outing, gathering dan team building yang dilakukan oleh instansi pemerintah, Gigih pun berharap kebijakan efisiensi itu bisa dikaji kembali.
“Jadi memang kami berharap juga dari pemerintah, efisiensi bisa dikaji ulang,” harap dia.
