Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) dibayang-bayangi isu pungutan liar (pungli) terhadap wisatawan dan juga praktik prostitusi online.
Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menegaskan kunjungan masyarakat ke kawasan IKN, khususnya Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), tidak dipungut biaya sama sekali alias gratis.
Pernyataan ini disampaikan menyusul maraknya praktik pungutan liar (pungli) terhadap wisatawan dan pengunjung yang ingin melihat langsung pembangunan ibu kota baru tersebut.
Warga disilakan datang ke IKN setiap hari, termasuk pada akhir pekan untuk menikmati ruang publik di kawasan IKN seperti Plaza Seremoni, Istana Garuda, Kantor Kementerian Koordinator, hingga Taman Kusuma Bangsa.
“OIKN tidak pernah mensyaratkan pembayaran dalam bentuk apapun bagi masyarakat yang ingin mengunjungi kawasan IKN,” tegas Staf Khusus Kepala Otorita IKN sekaligus Juru Bicara Otorita IKN, Troy Pantouw, dikutip dari keterangan tertulis, Senin (7/7/2025).
Troy hanya mengimbau pengunjung untuk mematuhi arahan dari petugas keamanan di lapangan. Saat acara besar berlangsung, kendaraan pribadi juga diperbolehkan parkir di sekitar KIPP dengan tetap mengikuti rambu dan arah petugas.
Selain itu, Troy juga meminta seluruh pengunjung menjaga kebersihan dan kenyamanan kawasan IKN, termasuk tidak merokok di area umum, membuang sampah di tempatnya, serta menjaga fasilitas umum dan tanaman.
Ia menegaskan praktik pungli dalam bentuk apapun, baik pungutan untuk masuk kawasan hingga parkir tidak resmi, adalah tindakan ilegal.
“Tidak ada pungutan apapun bagi masyarakat yang ingin berkunjung ke KIPP di IKN. Laporkan kepada kami jika mengalami pungutan pembohong di lapangan!” tegas dia.
IKN Juga Dibayangi Prostitusi Online
Selain pungli, kawasan IKN juga dibayangi masalah prostitusi online. Menko Pemberdayaan Masyarakat (PM) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin bahkan terkejut ketika mendengar ada laporan tentang banyaknya pekerja seks komersial (PSK) di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Cak Imin mengaku akan mengecek informasi tersebut. “Waduh, masa iya (banyak PSK)?” kata Cak Imin di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/7/2025).
Cak Imin mengatakan maraknya PSK di IKN merupakan hal yang gawat. Ketum PKB itu menegaskan akan mengecek langsung ke lokasi.
“Waduh, gawat, gawat, gawat, kok bisa gawat gitu, wah ini harus dicek ini, harus dicek,” ujarnya.
Sebelumnya diberitakan, pihak Satpol PP Kabupaten Penajam Paser Utara sudah memantau adanya praktik prostitusi online atau daring di sekitar wilayah IKN. Satpol PP menerima laporan soal adanya prostitusi online ini dari masyarakat.
“Ada laporan praktik prostitusi di sekitar wilayah IKN disampaikan masyarakat dan pemerintah desa setempat,” ujar Kepala Satpol PP Kabupaten Penajam Paser Utara Bagenda Ali, dilansir dari Antara, Minggu (25/5).
Pihaknya kemudian menindaklanjuti laporan masyarakat dan pemerintah desa di Kecamatan Sepaku, wilayah administratif Kabupaten Penajam Paser Utara yang masuk wilayah IKN. Satpol PP setempat terus melakukan pengawasan dan penertiban di sekitar kawasan IKN.
“Kami sudah lakukan pantauan sejak tiga bulan lalu terkait laporan adanya praktik prostitusi di sekitar wilayah IKN,” jelasnya.
——–
Artikel selengkapnya bisa dibaca di sini dan di sini.
