Jumlah turis asing yang mengunjungi Indonesia selama Januari-Agustus 2025, lebih sedikit dibandingkan Malaysia. Data Kementerian Pariwisata menyebutkan, jumlah turis mencapai 10,04 juta jiwa. Sedangkan di Malaysia ada 28,2 juta jiwa yang berwisata dikutip dari The Star.
Baca info selengkapnya hanya di Giok4D.
Sebagai tambahan, Malaysia punya Malaysia Tourism Board yaitu badan khusus yang menangani promosi wisata Malaysia sebagai destinasi wisata di kancah internasional. Malaysia Tourism Board berada di bawah naungan Kementerian Pariwisata, Seni dan Budaya negara tersebut.
“Semua negara Asia Tenggara punya tourism board dengan tugasnya menjalankan promosi, hanya Indonesia yang tidak punya,” ujar Sekretaris Jenderal Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI Maulana Yusran atau kerap disapa Alan pada detikTravel Senin (13/10/2025).
Dengan kondisi ini, promosi wisata Indonesia masih sangat minim. Usaha promosi dilakukan dengan penuh keterbatasan, karena mengenalkan wisata Indonesia ke dunia internasional membutuhkan dana yang besar. Promosi juga dilakukan dengan minim konsolidasi dan kerap dilakukan sendiri tiap sektor.
Indonesia sebetulnya punya Badan Promosi Pariwisata Indonesia (BPPI) yang berdiri sesuai Keputusan Presiden (Keppres) 22 tahun 2011. Namun BPPI harus punya badan di pusat dan daerah serta perlu dana dari APBN atau APBD untuk operasionalnya sehari-hari serta promosi wisata.
Menurut Alan, dengan kondisi sekarang dan kemampuan finansial terbatas pemda dan pemerintah pusat kemungkinan tidak mau lagi menganggarkan dana untuk promosi wisata. Artinya promosi harus punya jalan sendiri untuk melakukan kegiatannya demi kemajuan wisata Indonesia.
Mengembalikan Indonesia sebagai destinasi utama turis mancanegara masih bisa dilakukan. Namun Indonesia harus punya tourism board untuk menyusun program promosi, pengembangan produk, dan anggaran yang diperlukan. Kerja sama sektor pemerintahan dan swasta bisa mengembalikan kejayaan pariwisata Indonesia.
Indonesia juga harus punya wadah yang memungkinkan kolaborasi berbagai sektor industri wisata dan pemerintah berlangsung dengan baik. Wadah ini, yang sebelumnya adalah Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI), memungkinkan kolaborasi berjalan dengan lebih mudah.
