Kementerian Pariwisata (kemenpar) menegaskan komitmen menjaga kelestarian Raja Ampat di tengah seruan #saverajaampat karena terancam penambangan nikel. Salah satunya dengan mendatangi warga Raja Ampat langsung pada akhir Mei lalu dan mengatakan warga lokal menolak tambang nikel.
“Kita ingin pembangunan apapun, termasuk kepariwisataan, harus menjaga keseimbangan antara ekologi, teritori sosial, dan skala ekonomi,” ujar Widiyanti Putri Wardhana dalam rilis kepada detiktravel dikutip Jumat (6/6/2025).
Langkah-langkah yang dilakukan Kemenpar adalah melakukan kunjungan ke Raja Ampat bersama Anggota DPR Ri. Agenda itu dilakukan pada 28 Mei hingga 1 Juni 2025. Kunjungan tersebut diklaim sebagai cara menyerap aspirasi masyarakat, terutama masyarakat adat.
Widiyanti juga mengatakan masyarakat menyampaikan penolakan terhadap rencana pemberian izin pertambangan baru. Mereka menegaskan bahwa ekosistem dan identitas Raja Ampat yang harus dijaga sebagai kawasan wisata, bukan wilayah industri ekstraktif.
Langkah kedua adalah rapat koordinasi dengan pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dengan Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu datang menemui Widiyanti di Gedung Sapta Pesona pada Rabu (4/6/2025). Widiyanti mengatakan dalam pertemuan tersebut, Kemenpar dan Elisa berkomitmen untuk menjaga ekologi Raja Ampat.
Pemerintah daerah menegaskan agar kawasan Raja Ampat tetap diarahkan sebagai kawasan konservasi laut, geopark UNESCO, dan destinasi unggulan pariwisata Indonesia, tanpa dikompromikan dengan aktivitas pertambangan.
Langkah ketiga dilakukan dengan melakukan koordinasi strategis lintas sektor pada Kamis (5/6) untuk menguatkan langkah perlindungan jangka panjang terhadap Raja Ampat.
“Salah satu inisiatif utama yang sedang dikaji, yaitu mendorong Raja Ampat berfokus pada quality tourism, dengan mengedepankan sustainable tourism serta investasi hijau, yang berpihak pada masyarakat dan lingkungan,” kata Widiyanti.
Tagar #saverajaampat menjadi trending di X pada 4 Juni. Ribuan unggahan yang menyoroti keindahan alam Raja Ampat dan potensi kerusakannya akibat tambang.
Pada 26 Mei 2025, ratusan warga yang tergabung dalam Aliansi Jaga Alam Raja Ampat (ALJARA) menggelar aksi damai di depan kantor DPRD Raja Ampat. Mereka menuntut pencabutan izin tambang nikel PT Mulia Raymond Perkasa yang beroperasi di Pulau Batang Pele dan Manyaifun-wilayah yang berbatasan langsung dengan zona konservasi laut.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan terdapat lima izin Usaha Pertambangan (IUP) di wilayah Raja Ampat. Satu perusahaan tambang masih beroperasi, yakni PT Gag Nikel, yang justru merupakan anak usaha BUMN PT Aneka Tambang (Antam), yang terletak di Pulau Gag. lindungi
