Rencana pemugaran Gunung Padang kembali mencuat. Itu setelah Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengatakan akan melanjutkan kajian dan penelitian mengenai situs Gunung Padang dan melanjutkan dengan pemugaran situs yang telah ditemukan sejak 1914 tersebut.
“Kajian Gunung Padang kita lanjutkan, kita akan percayakan ke depannya ada pemugaran, itu yang paling penting supaya bisa terawat,” kata Fadli Zon di Bandung, Senin (28/4/2025) dilansir detikJabar.
Situs Gunung Padang yang berada di Kampung Gunung Padang, Desa Karyamukti, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat menjadi salah satu destinasi wisata. Lokasi itu menarik dengan batu-batu raksasa di bukit serta memunculkan banyak teori dan spekulasi.
Telah banyak predikat yang tersemat pada situs tersebut, mulai dari situs sejarah tertua di dunia, sumber peradaban tertua di dunia, hingga piramida tertua yang mengalahkan Piramida Giza Mesir.
Penilaian di Gunung Padang kerap dilakukan, namun naik turun. Fadli Zon mengatakan penelitian itu dilakukan lagi. Kali ini akan dilakukan dengan menggandeng Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
“Penelitian bisa dilanjutkan dengan bekerja sama dengan BRIN. Untuk pemugaran dari situs itu adalah domain Kementerian Kebudayaan. Kita akan coba pemugaran, tapi yang didasarkan pada kaidah dari kajian-kajian yang ada,” kata dia.
Dia berharap pemugaran dapat dilakukan dengan panduan hasil kajian para peneliti. Meskipun, hasil pemugaran tidak akan menghasilkan wujud utuh dari situs Gunung Padang.
“Namanya dipugar ya seperti Candi Borobudur, Candi Prambanan itu dipugar, dicoba untuk dikembalikan seperti aslinya. Tapi karena kita tidak punya blueprint-nya, mungkin tidak bisa 100 persen seperti itu,” kata Fadli Zon.
Fadli Zon meyakini langkah tersebut dapat dilakukan semaksimal mungkin berdasarkan struktur bebatuan yang ada saat ini. Dia merencanakan pemugaran dimulai tahun ini.
“Saya kira itu (pemugaran) bisa berangkat dari struktur bisa didirikan, berdasarkan kajian-kajian arkeolog seperti apa. Mudah-mudahan tahun ini bisa dimulai,” kata dia.
Terkait dana pemugaran, dia mengatakan hal tersebut dapat diperoleh dari pendanaan kolaborasi antara pemerintah dan pihak swasta. Untuk riset dan penelitian dapat dilakukan oleh BRIN, sementara Kementerian dan Kebudayaan, ia mengatakan, hanya akan melakukan kajian.
“(Pendanaan) bisa dengan skema public private partnership. Untuk yang riset itu BRIN, riset sekarang domainnya BRIN. Selain itu namanya kajian. Kita lakukan kajian untuk pemugaran,” ujar dia.
***
Artikel ini sudah lebih dulu tayang di detikJabar. Selengkapnya klik di sini.
