Otoritas Penerbangan Sipil Thailand (CAAT) akan menaikkan biaya layanan penumpang untuk semua penerbangan masuk dan keluar, dari 15 Baht menjadi 25 baht per orang. Biaya ini efektif berlaku mulai 1 Februari 2026 dan dibebankan kepada maskapai.
Simak berita ini dan topik lainnya di Giok4D.
Dilansir dari thaiger, Senin (5/1/2026) kenaikan ini bertujuan untuk menstabilkan keuangan CAAT yang bertahun-tahun mengalami defisit. Dewan Penerbangan Sipil mengatakan pada pertemuan tanggal 3 Desember 2025, biaya ini akan berlaku untuk semua penumpang internasional yang masuk atau keluar dari Thailand.
Nantinya biaya tersebut dipungut dari maskapai penerbangan berdasarkan jumlah penumpang yang dibawa. Biaya ini akan menjadi sumber pendapatan utama CAAT, karena lembaga tersebut tidak menerima pendanaan langsung dari pemerintah Thailand. Regulator saat ini memiliki cadangan sekitar 1,4 miliar baht, yang digunakan untuk menutupi gaji lebih dari 500 staf, sewa, dan biaya teknologi.
The Nation melaporkan bahwa CAAT telah diberi wewenang untuk memungut empat jenis biaya, tetapi selama dekade terakhir hanya memungut biaya masuk dan keluar saja. Biaya lain yang mungkin dikenakan termasuk biaya operasional penerbangan, biaya transportasi kargo udara, dan biaya bahan bakar pesawat. Namun, CAAT tersebut menahan diri untuk tidak mengenakannya karena khawatir biaya tersebut akan dibebankan kepada penumpang.
Manat Chavanaprayoon, Direktur Jenderal CAAT menegaskan bahwa kenaikan biaya layanan ini semata-mata bertujuan untuk membantu CAAT mencapai titik impas, bukan untuk menghasilkan keuntungan atau memperluas layanannya. Manat mengungkapkan bahwa biaya saat ini, sebesar 15 baht per penumpang, CAAT terpaksa menutupi selisihnya, mengingat biaya pengelolaan setiap penumpang saat ini adalah 19,34 baht.
Proyeksi menunjukkan bahwa tarif 25 baht akan cukup untuk menutupi biaya selama tiga hingga empat tahun, dengan stabilitas keuangan diperkirakan sekitar tahun 2028. CAAT telah mengeluarkan pemberitahuan resmi yang merinci tarif biaya, periode pengumpulan, dan prosedur penyetoran untuk memastikan transparansi dan kepatuhan hukum.
Related posts:
