Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) berencana merevisi standard operational procedure (SOP) pendakian Gunung Rinjani. Langkah itu dilakukan setelah rentetan kecelakaan pendaki, termasuk kematian Juliana Marins, warga negara Brasil yang terjatuh di Gunung Rinjani, Sabtu (21/6/2025).
Kepala Balai TNGR, Yarman, mengatakan revisi SOP pendakian Gunung Rinjani bakal dilakukan bersama seluruh pemangku kepentingan pemerintah, termasuk dengan pelaku pariwisata dan masyarakat lingkar Gunung Rinjani.
“Ini kami bicara tata kelola Rinjani usai kasus Juliana kemarin. Kami sampaikan ada beberapa evaluasi. Ada evaluasi SDM kami sendiri dan pelaku wisata, sarana, termasuk SOP akan kami revisi bersama,” ujar Yarman setelah mengikuti Focus Group Discussion (FGD) tentang Tata Kelola Pendakian Rinjani Berkualitas dan Terintegrasi di Aula Dinas Pariwisata NTB, Kamis sore (10/7).
Yarman mengatakan revisi SOP pendakian akan dibahas oleh kelompok kerja (pokja). Pokja yang dibentuk berasal dari berbagai kalangan, termasuk TNGR, Pemprov NTB, dan stakeholder lain.
“Nanti pokja sendiri yang membicarakan terkait peran masing-masing. Jadi poin dalam SOP ini, porter, TO, guide, apa peranannya. Ya muda-mudahan bisa segera direalisasikan. Nanti akan ada pertemuan lanjutan,” kata Yarman.
Kepala Dinas Pariwisata NTB, Ahmad Nur Aulia, mengatakan tujuan merevisi SOP pendakian Gunung Rinjani sejalan dengan niat Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, yang ingin menerapkan sistem pendakian berkualitas di Gunung Rinjani.
“Ya, kami bicara konsep pariwisata berkualitas di Rinjani. Tujuannya untuk memberikan keamanan dan kenyamanan bagi para wisatawan yang akan mendaki Rinjani,” ujar Aulia.
Aulia mengatakan revisi SOP pendakian dilakukan berdasarkan insiden kematian Juliana bulan lalu. Maka, SOP yang sudah ada akan diaudit secara menyeluruh untuk menentukan standar pendakian yang baru.
“Termasuk juga soal SOP evakuasi, standardisasi, pemenuhan sarana dan prasarana, serta akan ada pembentukan posko terpadu,” kata dia.
Dia menambahkan SOP yang baru akan menaruh poin mitigasi bencana tentang penanganan kedaruratan dan pemulihan. Pola mitigasi ini akan dibahas oleh pokja yang akan dibentuk dalam sebulan ke depan.
“Dalam SOP ini siapa melakukan apa pada saat ada insiden. Penting juga ada manajemen komunikasi krisis saat ada insiden sehingga bisa memberikan update ke publik,” ujar Aulia.
SOP baru juga perlu mengatur tentang pelestarian sosial budaya untuk masyarakat di lingkar Gunung Rinjani, termasuk pembentukan tim rescue yang akan bertugas ketika terjadi kecelakaan di jalur pendakian.
“Kebetulan dengan kejadian ini banyak pemerhati banyak yang ingin berkontribusi. Maka perlu ada up skill kompetensi evakuasi. Perlu ada sertifikasi untuk tim rescue itulah yang akan kita danai juga,” ujar Aulia.
Pokja yang akan dibentuk untuk membahas SOP pendakian Rinjani ini akan diisi oleh TNGR, pemda, TNI, Polri, SAR, Dinas Kesehatan, pemandu, porter, sukarelawan, dan masyarakat lingkar Rinjani. Khusus guide, juga bakal diberikan pengetahuan medis dasar.
“Jadi misalnya ada kejadian minimal bisa melakukan penanganan awal. Harapan kami dalam satu bulan ini mulai melakukan perbaikan SOP ini sambil jalan,” kata Aulia.
***
Artikel ini sudah lebih dulu tayang di detikbali. Selengkapnya klik di sini.
