Pemerintah Thailand tengah mempertimbangkan pencabutan aturan larangan penjualan alkohol pada sore hari. Wakil Perdana Menteri Sophon Zarum menyebut langkah itu diambil setelah muncul kritik dari pelaku usaha maupun masyarakat.
Sophon menjelaskan bahwa Komite Kebijakan Alkohol Nasional dijadwalkan segera menggelar rapat untuk membahas aturan tersebut. Dia menyebut persoalan itu sebagai isu mendesak, apalagi kabinet telah mengakui adanya potensi dampak terhadap sektor bisnis dan pariwisata.
Menurut dia, beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Pengawasan Minuman Beralkohol hasil amandemen dianggap tidak lagi relevan dan sulit diterapkan, sehingga perlu dicabut.
“Aturan yang sudah ketinggalan zaman ini bertentangan dengan kenyataan sehari-hari dan menimbulkan masalah penegakan hukum. Kami sepakat perlunya perubahan dan larangan tersebut harus dicabut,” ujarnya dilansir Bangkok Post, Kamis (14/11/2025).
Sophon menilai pelonggaran aturan akan membantu sektor usaha sekaligus memberikan dorongan bagi industri pariwisata.
“Kita akan mendapat kabar baik dari pertemuan ini. Pelonggaran aturan akan menenangkan pelaku bisnis dan mendorong pariwisata, sehingga membantu meningkatkan perekonomian lokal,” kata Sophon.
Meski begitu, ia menegaskan bahwa pembatasan penjualan atau konsumsi alkohol pada sore hari di dekat sekolah dan kuil tetap harus diberlakukan. Namun, di kawasan bisnis, penjualan dinilai layak dibuka kembali.
UU Pengendalian Minuman Beralkohol hasil revisi yang berlaku sejak 8 November sebenarnya telah menghapus dekrit era kudeta tahun 1972, yang dulu melarang penjualan alkohol pada pukul 14.00-17.00. Namun, aturan serupa dalam peraturan Kantor Perdana Menteri tahun 2008 masih berlaku, sehingga jam larangan tetap sama dan menimbulkan kebingungan.
UU baru tersebut juga memindahkan tanggung jawab pelanggaran dari pemilik usaha kepada individu. Seseorang dapat dikenai denda hingga 10.000 baht atau sekitar Rp 5 juta jika kedapatan minum atau disuguhi alkohol pada waktu atau tempat terlarang.
Pelaku Usaha Sampaikan Petisi
Di sisi lain, sejumlah asosiasi bisnis restoran dan hiburan malam mengajukan petisi kepada Perdana Menteri Anutin Charnvirakul. Mereka meminta aturan baru tersebut ditinjau ulang.
Mereka menilai larangan penjualan alkohol selama dekade terakhir pada pukul 14.00-17.00 itu sudah tidak sesuai dengan perkembangan pariwisata dan pola konsumsi masyarakat Thailand.
Presiden Restaurant Business Club, Sorathep Rojpotjanaruch, menyoroti larangan baru yang membuat pelanggan tidak boleh tetap duduk dan menghabiskan minuman setelah jam penjualan berakhir, meskipun minuman sudah dipesan sebelumnya.
Kelompok tersebut juga meminta pemerintah menghapus aturan zonasi dan mengizinkan pelanggan tetap duduk setelah jam penjualan resmi berakhir pada malam hari, yakni pukul 17.00-00.00 waktu di sana.
Sorathep menegaskan aturan itu berdampak luas. Dia bilang aturan tersebut tidak hanya berdampak kepada bar atau tempat hiburan malam, tetapi juga restoran dan sektor pariwisata. Bahkan, kata dia, pemandu wisata ikut merasa khawatir.
Ia mencontohkan wisatawan yang ingin menikmati bir pada siang hari yang panas bisa saja tanpa sengaja melanggar aturan dan hal itu dapat menyeret restoran maupun pemandu wisata ke masalah hukum.
“Situasi ini telah menciptakan kekosongan,” ujarnya.
“Kami memahami pertimbangan kesehatan di balik undang-undang ini, tetapi pemerintah juga perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap perekonomian dan industri pariwisata,” Sorathep menambahkan.
