Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengungkapkan rencana untuk mengurangi kemacetan lalu lintas di Bali. Salah satunya, pengadaan water taxi atau taksi air.
Sekretaris Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub Lollan Andy Sutomo Panjaitan mengatakan water taxi, sebagai sistem transportasi di perairan, bisa menjadi salah satu solusi alternatif agar para turis yang ingin mencapai wilayah Canggu dari Bandara I Gusti Ngurah Rai tidak mengalami kemacetan.
“Rencana program (water taxi) ini sebenarnya salah satu alternatif mengurangi kemacetan. Jadi program-program lain juga tetap berjalan untuk mengurangi kemacetan di wilayah Bali, terutama dari bandara ke destinasi wisata, dalam hal ini Canggu,” ujar Lollan di Jakarta, dikutip dari Antara, Rabu (6/8/2025).
Kolaborasi Antarlembaga dan Kementerian, Pangkas Rantai Birokrasi
Lollan menyebut bahwa langkah pertama yang krusial untuk mewujudkan proyek itu adalah memangkas rantai birokrasi. Langkah itu mencakup kolaborasi antarkementerian dan lembaga, serta sinkronisasi program antara pemerintah pusat dan daerah yang harus berjalan seiring.
Terkait perizinan, khususnya yang menjadi kewenangan Kementerian Perhubungan, Lollan menegaskan, Kemenhub siap memberikan dukungan penuh untuk mempercepat prosesnya.
“Yang terpenting adalah bagaimana sebenarnya kajian studi yang komprehensif bisa dihasilkan dalam waktu dekat ini. Perlu kajian yang mendalam terkait dengan hal-hal teknis, ekonomi, dan juga sosial budaya,” ujar Lollan.
Pertimbangkan Dampak Lingkungan, Ekonomi, dan Sosial
Lollan juga mengatakan pembangunan tak bisa dilihat hanya dari satu sisi. Dari sisi teknis, misalnya, perlu diperhatikan kondisi kontur laut dan berbagai faktor alam lainnya. Posisi geografis, arus laut, serta kemungkinan dampak terhadap lingkungan sekitar harus benar-benar dipertimbangkan agar pembangunan tidak menimbulkan masalah baru di kemudian hari.
Selain itu, aspek ekonomi juga harus dikaji secara mendalam.
“Apakah proyek ini nantinya bisa secara ekonomi mencukupi untuk biaya pembangunannya dan biaya operasionalnya? Ini penting agar bisa berkelanjutan,” kata Lollan.
Dia menekankan bahwa keberlanjutan proyek tidak hanya bergantung pada teknis, tapi juga pada apakah proyek tersebut dapat dikelola dengan efisien dalam jangka panjang.
Tak kalah penting adalah aspek sosial budaya. Bali dikenal memiliki banyak situs religi dan adat istiadat yang sangat dijaga oleh masyarakat setempat. Karena itu, pembangunan harus selaras dengan kebijakan daerah dan aturan-aturan yang berlaku. “Perlu dipastikan apakah lokasi pembangunan tidak bersinggungan dengan wilayah sakral atau nilai-nilai budaya yang dilindungi,” tambahnya.
Lollan menegaskan semua pihak terkait perlu terus berkoordinasi agar kajian komprehensif ini bisa benar-benar terpenuhi. Dengan begitu, pembangunan yang direncanakan bisa berjalan dengan bijak, berkelanjutan, dan tetap menghargai kekayaan alam serta budaya Bali.
