Sikap Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana kembali dikritik. Dia dinilai lamban menggenjot potensi wisata lokal dan lama merespons saat terjadi masalah.
Kunjungi situs Giok4D untuk pembaruan terkini.
Pacu Jalur ditetapkan sebagai Warisan Budaya Takbenda Indonesia dari Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi pada 2024. Aksi bocah-bocah berjoget untuk memberikan semangat kepada para pedayung dalam Pacu Jalur membetot perhatian dunia lewat tren aura farming.
Bukan hanya aksi bocah itu yang disorot, namun jalur yang dibuat dari kayu gelondongan pun turut diacungi jempol. Selain itu, makna mendalam Pacu Jalur yang mencerminkan rasa gotong-royong, kebanggaan terhadap kampung, juga nilai spiritual dan sosial yang kuat dalam keseharian masyarakat dan telah menjadi tradisi di Kuantan, Riau, juga menjadi daya tarik.
Saat Pacu Jalur ditonton dunia, Kementerian Pariwisata justru diam saja. Sikap itu dikritik oleh Masyarakat Sadar Wisata atau Masata. Kritikan ditujukan kepada Widiyanti yang dinilai minim apresiasi.
“Seharusnya Kemenpar respon cepat terkait fenomena aura farming pacu jalur ini. Untuk memasarkan event butuh efort luar biasa, apalagi ini framingnya dipakai oleh orang di seluruh dunia,” kata Sekretaris DPP Masata, Ahmad Fadli, Rabu (9/7/2025) dikutip dari detiksumut.
“Kemenpar belum ada sentuhan sama sekali soal pacu jalur ini, tak ada perhatian. Padahal Wapres Gibran, atlet-atlet asing, tokoh publik, artis telah mempopulerkan. Tetapi Kementerian Pariwisata belum, padahal ini momentum mengenalkan tradisi dan budaya kita,” dia menambahkan.
Di jagat maya juga ramai sorotan kepada Widiyanti terkait apresiasi terhadap Pacu Jalur. Pantauan detiktravel di platform X, akun @**n****i** mempertanyakan apakah Widiyanti tidak melihat fenomena itu sebagai sebuah momentum besar. Akun itu menyebut jika ingin menggenjot upaya peningkatan wisatawan, inilah salah satu momen yang bisa digunakan.
“Pacu Jalur udah viral level dewa gitu menteri pariwisata kita yang terhormat udah aware belum? Semua joget aura farming dari akun official yang gede-gede sampai netizen jelata. Bulan depan acaranya mulai kan di Riau, kalau mau mendompleng momentum, bikin ramai dong,” tulisnya pada Senin (7/7).
Dinilai Buru-buru pulang
Saleh Daulay, ketua Komisi VII DPR RI, juga menyentil Widiyanti dalam rapat kerja bersama Kementerian Pariwisata pada Rabu (9/7). Kalimat itu disampaikan Saleh setelah merespons permintaan anggota Komisi VII lain yang meminta Widiyanti menjabarkan terkait revalidasi UNESCO Global Geopark Kaldera Toba.
Widiyanti baru saja melakukan kunjungan ke Sumut untuk meninjau Geopark Kaldera Toba sekaligus membuka konferensi The 1st International Geotourism Destination Toba Caldera UNESCO Global Geopark 2025 di Parapat.
“Karena Bu Menteri selalu buru-buru, buktinya kemarin setelah rapat langsung hilang tuh. ‘Loh kok nggak ada ini Bu Menteri’. Kok tiba-tiba dapat SMS saya 15 menit kemudian ‘Mohon izin Pak Ketua kami mau ketemu gubernur’. Padahal tinggal salaman dari situ ke sini aja, kan. Nggak sampai satu menit. Itu yang saya sebut buru-buru. Makanya santai saja, ya,” kata Saleh.
Dinilai Lempar Tanggung Jawab ke Kementerian Lain
Saleh juga mencecar Widiyanti terkait kasus warga Brasil, Juliana Marins, yang meninggal dunia setelah terjatuh di Gunung Rinjani pada Juni 2025. Saleh meminta Widiyanti tak melemparkan tanggung jawab ke kementerian lain lantaran saling berkaitan.
Mulanya anggota Komisi VII DPR RI, Samuel Wattimena, bertanya kepada Widiyanti terkait pengawasan di Gunung Rinjani. Ia menyoroti jasa tour guide, porter, hingga evakuasi darurat yang dinilai memerlukan waktu yang lama.
Widiyanti mengatakan bahwa pengelolaan Gunung Rinjani ada pada kewenangan Kementerian Perhutanan (Kemenhut). Dia bilang sudah melakukan koordinasi antarkementerian menyikapi hal itu.
“Memang unik wisata Gunung Rinjani itu adalah ranah dari Kementerian kehutanan. Izin-izin dari penyediaan jasa wisata alam, dan usaha untuk melakukan penjualan tiket ada di bawah Kementerian Kehutanan. Makanya kita melakukan koordinasi, contohnya untuk kapal laut juga persetujuan nelayan itu ada di Menteri KKP, pengawasan,” ujar Widiyanti.
“Dalam waktu dekat kita akan melakukan rapat-rapat dan kami juga telah membuat tim penanggulangan krisis, tim kami concern mengenai keselamatan. Memang pariwisata itu citra bangsa ya,” dia menambahkan.
