Industri perhotelan bergoyang keras imbas efisiensi anggaran pemerintah. Hotel-hotel memohon keras agar usulan mereka didengar pemerintah.
Dampak dari efisiensi anggaran pemerintah terlihat dari berkurangnya perjalanan dinas yang biasa dilakukan oleh tiap lembaga dan badan pemerintah. Selain itu pelarangan kegiatan karya wisata atau studi tour juga mempengaruhi industri ini.
Badan Pimpinan Daerah Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Daerah Khusus Jakarta (BPD PHRI DK Jakarta) meminta pemerintah agar mengabulkan permintaan mereka terkait dengan masalah ini.
“Kami ingin agar pemerintah melonggarkan kebijakan anggaran untuk perjalanan dinas dan kegiatan rapat,” ucap Ketua BPD PHRI Jakarta, Sutrisno Iwantono lewat meeting zoom pada Senin (26/5).
Yang kedua, PHRI ingin agar pemerintah melakukan peningkatan promosi pariwisata yang lebih terarah dan berkesinambungan. Kebanyakan promosi pariwisata yang dilakukan untuk skala internasional dirasa masih kurang. Hal ini terbukti dengan jumlah hunian turis di hotel-hotel Jakarta yang tidak sampai 2%.
“Kalau ada konser dari artis Korea Selatan, itu biasanya hotel ramai. Tapi yang ramai yang dekat dengan venue konser saja, yang lain tidak,” ujarnya.
Masalah ketiga yang saat ini masih menjadi gangguan bagi industri hotel adalah akomodasi ilegal yang merusak pasal. Contohnya kos-kosan harian, PHRI menilai akomodasi ini tidak memiliki izin yang resmi.
“Lalu kemudian peninjauan kembali terhadap kebijakan tarif air, harga gas industri, dan UMP sektoral,” jelasnya.
Yang terakhir adalah penyederhanaan proses perizinan dan sertifikasi, termasuk mengintegrasikan sistem antar instansi agar lebih efisien dan transparan.
PHRI DK Jakarta berharap agar pemerintah merespons hal ini, karena industri perhotelan dan restoran tidak hanya berperan penting bagi perekonomian tapi juga wajah pariwisata Jakarta. “Dukungan nyata dari pemerintah akan menjadi kunci bagi kebangkitan sektor ini sebagai penggerak utama ekonomi Jakarta,” tutupnya.
