Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memastikan proyek pembangunan kereta gantung gunung Rinjani jalan terus. Mereka membantah isu investor kabur dan hilang.
Sebelumnya diberitakan, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, menyatakan rencana pembangunan kereta gantung dari jalur pendakian Lombok Tengah menuju kawasan Gunung Rinjani batal, karena investor hilang.
“Kabar dari investor hilang, jadi batal,” kata Kepala Bapperida Lombok Tengah Lalu Wiranata di Lombok Tengah, Jumat (4/7).
Padahal peletakan batu pertama pembangunan kereta gantung tersebut telah dilakukan oleh investor asal China bersama pemerintah daerah pada tahun 2022 silam dan ditargetkan rampung di 2025.
“Alasan batal kami tidak tahu. Kemungkinan alasan internal perusahaan,” katanya.
Namun, pernyataan itu dibantah oleh Pemprov NTB, dalam hal ini Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Eva Dewiyan.
Menurut Eva, pembangunan kereta gantung di kawasan Gunung Rinjani, Desa Karang Sidemen, Kecamatan Batukliang Utara, Lombok Tengah, itu tetap berjalan. Saat ini, proyek itu dalam tahap mengerjakan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL).
“Penanaman modal asing (PMA) itu ada di Kementerian Kehutanan bukan provinsi. Tapi ini yang sedang proses,” kata Eva, Jumat (4/7).
Investor Tidak Kabur
Dengan tegas Eva membantah isu soal investor kereta gantung yang kabur. Dia menyebut perwakilan investor sempat datang ke kantor DPMPTSP pada Rabu (11/6/2025) untuk membahas progres proyek tersebut.
“Nggak kabur. Ada pernah ke kantor, mereka sampaikan progres sampai mana. Kan kalau kami tidak bisa intervensi. Memang ada AMDAL yang harus dilengkapi katanya,” ujar Eva.
Menurut Eva, sejumlah tahapan tengah dikerjakan investor. Mulai dari analisis dampak lingkungan, perbaikan akses jalan menuju lokasi proyek, hingga koordinasi teknis lainnya.
“Analisis lingkungan itu yang perlu perbaikan-perbaikan. Kalau pembahasan Amdal itu dengan Kemenhut. Kalau kami di perizinan sifatnya menunggu saja,” katanya.
“Kalau ada dokumen, rekomendasi sudah ada baru kami progres izinnya,” lanjut Eva.
Eva belum memastikan apakah pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal dan Indah Dhamayanti Putri mendukung proyek tersebut. Sejauh ini DPMPTSP belum berkomunikasi dengan pimpinan.
“Iqbal-Dinda mendukung? Kami belum berkomunikasi. Kalau dengan investor masih. Mereka datang hanya menyampaikan progres saja supaya tidak dibilang kabur,” ujar Eva.
Dia menyarankan agar pihak investor juga melakukan komunikasi lintas kabupaten yang menjadi lokasi pembangunan proyek tersebut. Baik dengan Kabupaten Lombok Tengah dan Lombok Timur.
Eva pun belum bisa memastikan berapa besaran biaya membangun kereta gantung itu. Terakhir sesuai pembahasan akan menghabiskan Rp 2,2 triliun sesuai dengan informasi yang diterima dari pihak investor.
“Perhitungan sementara biaya? Belum ada penambahan (sesuai dengan angka Rp 6,7 triliun). Belum ada informasi sampai situ,” tandas Eva.
——
Artikel ini telah naik di detikBali.
