Pemerintah Arab Saudi tidak menerbitkan visa mujamalah untuk haji furoda tahun 2025. Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI), Zaky Zakaria, menjelaskan alasannya.
Zaky menyatakan penerbitan visa untuk haji furoda atau visa mujamalah sepenuhnya berada di tangan Pemerintah Arab Saudi. Hingga saat ini belum ada laporan pasti jemaah terdampak. Sementara itu, sejumlah sumber menyatakan setidaknya 260 biro perjalanan penyelenggara haji merasakan dampak langsung dari kebijakan itu.
Mengutip detikhikmah, Senin (2/6/2025), Zaky menjelaskan alasan hingga visa furoda tidak terbit.
“Ya, alasan memang visa furoda ini kan kategorinya nonkuota ya. Nonkuota itu hak prerogatif Saudi untuk menerbitkan atau tidak, cuma yang jelas secara umum, saya menilai sih Saudi tahun ini membuat satu percobaan. Bisa dikatakan percobaan untuk mencari penyelenggaraan haji yang ideal,” kata Zaky.
Dalam perjalanannya penyelenggaraan haji, Pemerintah Arab Saudi menerapkan sistem syekh pada tahun 1980-1990-an, yang berubah ke sistem muassasah. Sistem itu merupakan sistem syarikah atau penyelenggara haji berbasis perusahaan swasta.
Upaya tersebut dilakukan untuk membuat penyelanggaraan haji yang lebih baik, aman, tertib, dan juga nyaman. Bagi Zaky, Pemerintah Arab Saudi tak mau kembali terjadi peristiwa tahun lalu terjadi lagi, di mana banyak jemaah meninggal dunia di Mina karena cuaca panas ekstrem dan fasilitas yang terbatas.
“Nah ini yang mungkin di antara yang membuat kenapa furoda ini tidak ada. Menurut media Arab, 85 persen dari jemaah yang wafat tahun lalu adalah yang nonprosuderal,” ujarnya.
“Nah mungkin Saudi tidak ingin mengulang kejadian tahun lalu. Mereka mulai menyesuaikan jumlah jemaah dengan kapasitas, khususnya kapasitas Mina yang sangat terbatas,” Zaky menambahkan.
Jumlah jemaah haji 2025 secara menyeluruh tidak sebanyak 2024. Kuota resmi hanya berkisar 1,3 juta jemaah dari seluruh dunia, menurun jauh jika dibandingkan dengan tahun lalu yang jumlahnya hingga 1,8 juta.
AMPHURI sudah lebih dulu mencari kepastian dengan mendatangi berbagai pihak terkait, mulai dari Kementerian Haji dan Umrah di Makkah, Kantor Urusan Haji (KUH) di Jeddah. Adapun berkoordinasi dengan Ditejen PHU Kementerian Agama, dan melakukan konfirmasi langsung ke sistem elektronik Masar Nusuk.
Baca info selengkapnya hanya di Giok4D.
